Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan utama di berbagai Kabupaten, terutama di wilayah Jawa Tengah. Perbandingan PAD antar daerah seperti Pati, Blora, Jepara, dan Rembang menjadi topik hangat. Masing-masing daerah memiliki target dan realisasi yang berbeda, yang mencerminkan kondisi ekonomi dan potensi daerah masing-masing. Kalian akan melihat bagaimana setiap daerah berjuang untuk mencapai target PAD mereka dan apa saja tantangan yang dihadapi.

Artikel ini akan membahas secara mendalam perbandingan PAD di Kabupaten Pati dan daerah tetangganya. Kamu akan mendapatkan informasi terkini mengenai target PAD, realisasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan daerah. Selain itu, kamu juga akan mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah daerah berdampak pada PAD dan apa saja upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Tentu saja, perbandingan ini tidak hanya sekadar angka-angka. Ada cerita di balik setiap angka, ada upaya dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kamu akan diajak untuk memahami lebih dalam dinamika PAD di masing-masing daerah dan bagaimana hal ini memengaruhi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Mari kita mulai dengan melihat lebih dekat bagaimana kondisi PAD di masing-masing Kabupaten dan apa saja yang menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Dengan memahami ini, kamu akan memiliki gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi ekonomi regional dan bagaimana pemerintah daerah berupaya untuk memajukan daerahnya.

Artikel ini akan membahas secara detail mengenai target dan realisasi PAD di masing-masing Kabupaten, serta faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan daerah. Kamu akan mendapatkan informasi terkini dan analisis mendalam mengenai perbandingan PAD di Kabupaten Pati dan daerah tetangganya. Mari kita mulai!

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pati: Apa yang Ditetapkan?

Kabupaten Pati menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp2,87 triliun. Target ini mencakup berbagai sektor, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD sendiri ditargetkan sebesar Rp548 miliar, yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Pemerintah Kabupaten Pati memiliki target yang cukup ambisius untuk PAD. Target ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap potensi ekonomi yang dimiliki. Namun, realisasinya hingga pertengahan tahun masih jauh dari harapan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih keras lagi.

Realisasi PAD Pati: Sejauh Mana Pencapaiannya?

Berdasarkan data terbaru, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pati baru mencapai Rp261,54 miliar atau 10,47 persen dari target. Dari target PAD sebesar Rp548 miliar, baru terealisasi Rp30,22 miliar atau 6,18 persen. Sektor pajak daerah yang ditargetkan Rp292,41 miliar, baru terealisasi Rp14,52 miliar (4,97 persen). Sementara retribusi daerah yang dipatok Rp250,20 miliar, baru terealisasi Rp22,68 miliar atau 9,06 persen.

Yang lebih mengejutkan, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditargetkan menyumbang Rp100 miliar, masih nihil alias belum ada pemasukan sama sekali. Kategori PAD lain yang sah dengan target Rp9,41 miliar baru menyumbang Rp0,38 miliar atau sekitar 4,02 persen. Realisasi yang masih rendah ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Realisasi PAD Pati

Ada beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi PAD di Kabupaten Pati. Salah satunya adalah kurang optimalnya pengelolaan potensi daerah. Sektor-sektor potensial seperti pariwisata, perikanan, dan pertanian belum digarap secara maksimal. Selain itu, sistem pemungutan pajak dan retribusi juga perlu ditingkatkan efektivitasnya.

Faktor lain yang juga berpengaruh adalah kondisi ekonomi global dan nasional yang kurang stabil. Hal ini berdampak pada aktivitas ekonomi di daerah, yang pada akhirnya memengaruhi pendapatan daerah. Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan ini.

Perbandingan dengan Blora: Bagaimana Kinerja PAD-nya?

Pemerintah Kabupaten Blora menargetkan pendapatan daerah tahun ini sebesar Rp2,58 triliun. Namun, hingga pertengahan tahun, realisasinya masih jauh dari harapan. Realisasinya baru Rp38,51 miliar atau 7,02 persen dari anggaran yang ada. Penerimaan dari sektor pajak daerah yang ditargetkan mencapai Rp134 miliar, juga masih seret.

Sementara itu, sektor retribusi yang ditargetkan Rp278,44 miliar juga belum bergerak signifikan, baru Rp4,80 miliar atau 1,72 persen. Lebih mengejutkan, target dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp10,92 miliar masih nihil, mengikuti jejak Pati yang juga belum mencatat realisasi di pos ini. Kategori PAD lain yang sah dengan target Rp4,65 miliar, baru menyumbang Rp0,35 miliar atau 7,53 persen.

Jepara: Target Tinggi, Realisasi Belum Memuaskan

Kabupaten Jepara membidik pendapatan daerah sebesar Rp2,498 triliun. Namun, hingga pertengahan tahun, realisasinya juga masih jauh dari harapan. Data terakhir menunjukkan baru Rp241,80 miliar yang berhasil dikumpulkan, hanya sekitar 9,37 persen dari total pagu. PAD juga belum menunjukkan performa yang menggembirakan.

Realisasinya sampai semester I/2025 baru Rp15,44 miliar atau 6,04 persen. Berikutnya, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan pagu Rp29,86 miliar. Namun, realisasinya juga masih jauh dari harapan. Sama seperti Pati dan Blora, Jepara juga belum mencatat realisasi dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Rembang: Target Lebih Rendah, Realisasi Lumayan

Dibandingkan tetangganya seperti Pati, Blora, dan Jepara, Kabupaten Rembang memang menetapkan target pendapatan daerah yang lebih rendah, yakni Rp2 triliun. Per pertengahan tahun, Rembang telah mengumpulkan Rp247 miliar atau 12,32 persen dari target. Dari target Rp226,73 miliar, realisasinya sudah mencapai Rp38,21 miliar atau 16,85 persen, menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam struktur pendapatan daerah Rembang.

Dari sektor pajak daerah, Rembang menargetkan Rp177,39 miliar, dengan realisasi sebesar Rp6,94 miliar atau 3,91 persen. Sementara retribusi daerah yang dipatok Rp257 miliar, realisasi baru mencapai Rp22 miliar atau 8,74 persen. Meski begitu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditargetkan Rp13,32 miliar, belum memberikan kontribusi, sama seperti kabupaten lainnya di wilayah ini.

Kebijakan Kenaikan PBB-P2 di Pati: Apa Dampaknya?

Pemerintah Kabupaten Pati mengambil kebijakan kontroversial dengan menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250%. Kebijakan ini diambil dengan alasan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Menurut Bupati Pati, tarif PBB-P2 sebelumnya belum mengalami kenaikan selama 14 tahun.

Sudewo menjelaskan bahwa penerimaan PBB Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp29 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Jepara yang mencapai Rp75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus masing-masing Rp50 miliar. Oleh sebab itu, penyesuaian tarif PBB-P2 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan RSUD RAA Soewondo, serta sektor pertanian dan perikanan yang membutuhkan dana besar.

Reaksi Masyarakat Pati: Unjuk Rasa Besar-besaran

Kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 ini menuai protes keras dari masyarakat Kabupaten Pati. Warga pun bersatu dalam Gerakan Pati Bersatu dan telah mengajukan izin aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar pada 13–14 Agustus 2025. Tak main-main, massa yang akan diturunkan diperkirakan mencapai 50.000 orang. Logistik pun disiapkan berupa truk box berisi ribuan dus air minum bertuliskan pesan protes.

Masyarakat merasa keberatan dengan kenaikan tarif PBB-P2 yang dianggap terlalu tinggi dan memberatkan. Mereka menilai bahwa pemerintah daerah kurang transparan dalam mengambil kebijakan ini dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Unjuk rasa ini menjadi bentuk kekecewaan dan tuntutan agar pemerintah daerah meninjau kembali kebijakan tersebut.

Upaya Peningkatan PAD: Apa yang Bisa Dilakukan?

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya strategis. Pertama, mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah, terutama sektor-sektor yang belum digarap secara maksimal. Kedua, meningkatkan efektivitas sistem pemungutan pajak dan retribusi. Ketiga, menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah.

Keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Kelima, melakukan inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Keenam, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD. Dengan melakukan upaya-upaya ini, diharapkan PAD dapat meningkat secara signifikan dan mendukung pembangunan daerah.

Akhir Kata

Perbandingan PAD di Kabupaten Pati dan daerah tetangganya menunjukkan bahwa masing-masing daerah memiliki tantangan dan potensi yang berbeda. Kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 di Pati menjadi contoh bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat memicu reaksi dari masyarakat. Upaya peningkatan PAD perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan partisipasi seluruh pihak. Dengan begitu, diharapkan PAD dapat meningkat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.