Mimika, Papua Tengah, 20 Juni 2025 - Bupati Mimika, Johannes Rettob, baru-baru ini menyampaikan kekecewaannya terkait pengelolaan dana bagi hasil (DBH) dari sektor pertambangan di wilayahnya. Menurutnya, sistem yang berlaku saat ini belum memberikan dampak signifikan bagi kemajuan daerah penghasil tambang.

Dalam dialog di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (20/06/2025), Johannes Rettob mengungkapkan bahwa ketidakpastian dalam penerimaan DBH menyulitkan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam menyusun APBD yang realistis. Hal ini berdampak pada perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Kabupaten Mimika adalah daerah penghasil tambang yang besar, namun manfaat ekonominya belum optimal dirasakan oleh masyarakat, tegas Johannes. Ia menambahkan bahwa realisasi DBH seringkali tidak sesuai dengan yang dijanjikan, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas otonomi daerah.

Bupati Mimika mempertanyakan, apakah otonomi daerah benar-benar memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya alamnya demi kesejahteraan masyarakat setempat. Ia berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme DBH agar lebih adil dan transparan.

Persoalan ini menjadi krusial mengingat Mimika memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Optimalisasi DBH diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor penting lainnya. Dengan demikian, masyarakat Mimika dapat merasakan manfaat nyata dari kekayaan alam yang dimiliki.